Reklamasi Dilanjutkan, Soepomo Institute: Pemerintah Selingkuh dari Rakyat

Jakarta – Pengamat Perikanan dan Kelautan Lembaga Kajian Soepomo Institute, Benni Bergomi mengatakan, kontroversi mega proyek reklamasi Teluk Jakarta yang kini tengah diberhentikan sementara adalah bentuk perselingkungan pemerintah dari rakyat.

“Reklamasi adalah persekongkolan kapitalisme dan pemerintah. Janganlah masyarakat dijadikan korban oleh pemerintah akibat kepentingan bisnis,” ucapnya saat dihubungi, Jakarta, Minggu, 7 Mei 2017.

Benni yang menjabat sebagai peneliti dalam Lembaga Kajian Soepomo Institute menjelaskan, persekongkolan tersebut terlihat dari pengambilan keputusan untuk pemberhentian sementara bukan penghentian selamanya.

Ia juga mengatakan, jauh sebelum mega proyek ini menjadi kontroversi, pada 2003, Kementrian Negara Lingkungan Hidup (Kemeneg LH) tidak memberikan izin kepada Pemprov DKI untuk melakukan reklamasi dengan dalih mengatasi ledakan penduduk dan mengatasi Water Front City (WFC). Kementerian kala itu menilai, reklamasi Teluk Jakarta seluas 2700 hektar tidak layak secara Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Kala itu, lahan reklamasi dijual Rp 4 juta/m² sehingga, nilai pendapatan keseluruhannya mencapai Rp 108 triliun. Sedangkan untuk proyek reklamasi Teluk Jakarta saat ini, sambung Benni, harga per meternya meroket hingga Rp 13/m²- Rp 30/m².

“Total dari 17 proyek pulau dengan luas 2589 hektar, pendapatannya bisa Rp 661,31 triliun hingga Rp 1526,11 triliun. Tentu itu menggiurkan, tapi kerugian ekonomi, ekologi dan sosialnya akan lebih besar jika dihitung. Sebab itu sifatnya jangka panjang,” kata dia.

Kerugian tersebut, Benni menjelaskan, karena adanya perubahan pola arus yang disebabkan adanya pulau reklamasi. Akibatnya, siklus ekosistem akan berubah, ada juga sedimentasi yang makin tinggi, intrusi air laut yang semakin jauh akibat rusaknya habitat mangrove yang ujungnya, Giant Sea Wall dan reklamasi akan menjadikan sebuah waduk yang penuh dengan limbah.

“Dari segi ekonomis menghilangkan penghasilan nelayan akibat reklamasi ini, yaitu sekitar Rp 2,1 Triliun kerugian dialami nelayan jika reklamasi dilanjutkan,” tuturnya.

Sebab itu, Benni mempertanyakan, untuk siapa reklamasi dipaksakan. Ia pun merasa, anggapan yang mengatakan reklamasi akan meningkatkan kapasitas nelayan adalah suatu kebohongan. Padahal, puluhan ribu nelayan selama ini telah menopang pangan sektor perikanan di DKI Jakarta.

“Setidaknya, 28.160 ton produksi kerang hijau akan berkurang setiap tahunnya. Baik nelayan penangkap ikan maupun pembudidaya kerang mustahil mampu membeli apartmen atau rumah mewah yang dibangun di pulau reklamasi,” ujarnya.

Comments
Loading...
More in Megapolitan, Nasional
Kader Demokrat Yeriko Fernando
Kader Demokrat: Pendidikan Role Model Jati Diri Bangsa

Jakarta – Potret pendidikan menjadi sorotan laten meski berbagai upaya transformatif terus dilakukan. Generasi pendidikan Indonesia tengah berada pada titik...

bang japar fahira
Bang JAPAR Heroik Di Pilkada, Fahira Beri Hadiah Istimewa

Jakarta – Ketua Umum Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang JAPAR) Fahira Idris bersama Koordinator Kecamatan Jakarta Utara hari ini (27/4)...

Close