Pasar Modal Marak Kasus, DPR Harus Selektif Pilih DK OJK

Jakarta – Kasus hukum masih marak terjadi di pasar modal Indonesia. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat didesak untuk lebih seletif lagi dalam memilih Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan yang baru.

Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Indra Safitri, mengatakan kinerka OJK untuk pengawasan dan penindakan hukum di pasa modal, dalam lima tahun terakhir ini, masih lemah. Kondisi tersebut sangat merugikan para investor.

Menurut dia, banyak kasus-kasus investasi yang terjadi di pasar modal tidak pernah diselesaikan secara tuntas hingga pengadilan.

“Penegakan hukum dan perlindungan konsumen sejak adanya OJK tidak terlalu banyak berubah dengan Bapepam-LK. Malah Bapepam-LK lebih fokus dan mereka punya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengerti masalah yang dihadapi,” jelas Indra saat dihubungi Selasa, 30 Mei 2017.

Mayoritas kasus di pasar modal berakhir pahit bagi investor. Contohnya kasus transaksi semu saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) yang terjadi di akhir 2015 dan merugikan investor lebih dari Rp 400 miliar. Kemudian kasus penggelapan dana nasabah oleh AAA Sekuritas hingga senilai lebih dari Rp 700 miliar.

Masih ada juga kasus Sarijaya Permana Sekuritas pada 2009 yang merugikan investor lebih dari Rp 250 miliar dan hingga kini tetap gelap penyelesaiannya.

Pada 2016, kembali mencuat kasus penggelapan dana nasabah oleh pegawai Relience Sekuritas dan Magnus Kapital. Belum tuntas penyelesaian kasus Reliance, masyarakat kembali dihebohkan dengan kasus investasi bodong Pandawa yang diduga telah merugikan investornya hingga Rp 1,5 triliun lebih.

Indra pun pesimistis pengawasan dan penindakan hukum di pasar modal akan membaik, meski saat ini tengah dilakukan penyaringan Dewan Komisioner OJK yang baru untuk periode 2017-2022. “Memberikan masukan juga percuma, tetap tidak akan ada perubahan,” ujar Indra.

Frangky Welirang, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menilai calon DK OJK tidak mewakili pasar modal. Selain itu, kata Franky, selama ini DK OJK yang berkuasa selalu berusaha ikut campur terhadap pasar modal. Contohnya dalam hal pemilihan komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Ikut campurnya OJK dalam pemilihan komisaris BEI menunjukkan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan UU OJK dan UU Pasar modal. Hal ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.

Dalam kepengurusan sebelumnya, DK OJK yang membawahi pasar modal dijabat oleh Nurhaida. Pada pemilihan DK OJK yang baru, Nurhaida kembali menjadi salah satu kandidat bersama 13 calon lain yang disodorkan Presiden Joko Widodo ke DPR. Proses Fit and Proper Test DK OJK akan dilakukan di DPR pada 5-8 Juni pekan depan.

Comments
Loading...
More in Bursa, Ekonomi
Bank BTN
Bank BTN Terbitkan Efek Beragunan Aset Syariah

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kian gencar dalam mencari dana segar untuk pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)...

Dirut Bank BTN Maryono
Tingkatkan Bisnis, BTN Syariah Gandeng ILUNI-UI,

Jakarta – Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kian agresif mengembangkan kerja sama dengan sejumlah pihak...

Close