Strategi Menuju 2019

Situasi politik negara hari ini sedang carut marut terutama pasca pilkada DKI Jakarta yang menyisakan luka mendalam di pihak yang kalah. Isu agama yang dipelintir ke dalam politik praktis disinyalir sebagai pangkal dari kekacauan. Menuju pemilihan Presiden pada 2019 nanti, tampaknya pemerintah berjalan hari ini tidak mau pil pahit di pilkada DKI Jakarta 2017 kembali terulang pada 2019.

Melihat fenomena politik hari ini yang penuh intrik, saya ingin membagikan beberapa hal berdasarkan observasi. Mari kita bahas strategi licik pemerintah yang cenderung menabrak Konstitusi dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Segala cara, dari yang licik sampai yang paling jahat, dipakai untuk mempertahankan kekuasaan:

A. Perpu Ormas.

Perppu Ormas pada dasarnya memiliki kejanggalan yang mesti diberi catatan kritis. Pasal 59 ayat 3 huruf (a) tentang “Tindakan Permusuhan” adalah pasal karet yang bisa disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam kritik dan protes yang dianggap merugikan penguasa.

Seperti kita ketahui, aspirasi publik dapat efektif jika terkanalisasi melalui organisasi masyarakat. Karena itu organisasi hadir sebagai ruang bersama melakukan kritik dan protes dalam era demokrasi. Tujuannya tidak lain untuk menyehatkan demokrasi.

Ada kekhawatiran, menjelang pemilu 2019, koreksi dari masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan tidak akan dapat dibendung. Maka diterbitkannya Perppu Nomor 02 tahun 2017 yang mengandung pasal karet untuk melegitimasi pembungkaman yang dilakukan oleh penguasa sejak pasal itu diterbitkan.

Perppu itu sendiri cacat karena tidak memenuhi semua unsur kemendesakan yang diperlukan untuk menerbitkan sebuah perppu.

B. Pembungkaman Demokrasi.

Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita hidup di dalam era digital, di mana media sosial mengambil peran yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Media sosial juga menjadi sarana komunikasi dan ruang menyampaikan kritik kepada penguasa. Karenanya media sosial tidak bisa dipandang sebelah mata.

Beberapa hari belakangan kita dikejutkan oleh keputusan sepihak pemerintah yang memblokir aplikasi Telegram. Telegram dilarang karena, menurut pemerintah, aplikasi ini paling sering digunakan oleh teroris dalam melancarkan aksi-aksi mereka.

Tindakan pemerintah ini tak dapat dibenarkan. Logika pemerintah keliru ketika memblokir media sosial hanya karena aplikasi tersebut juga digunakan oleh teroris. Pemerintah sedang mengalami sesat pikir dan kepanikan yang luar biasa sehingga ruang kebebasan kita untuk mengakses media sosial pun harus dibatasi secara sepihak.

Sesekali kita mendengar ancaman akan dilarangnya facebook maupun twitter. Maka pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi yg dilindungi oleh UUD pasal 28 semakin lengkap. Akan semakin menutup ruang evaluasi kritis oleh masyarakat terhadap penguasa.

C. Hak Angket KPK

Mengapa KPK harus diganggu oleh pansus yang diinisiasi oleh partai-partai pendukung pemerintah?
KPK telah bekerja keras mengungkap kasus korupsi besar. Masyarakat sedang menunggu. Sebenarnya siapa saja dan partai apa saja yang terlibat dalam perkara korupsi E-KTP. Sesungguhnya siapa dan partai apa yang membuat MANGKRAK proyek Hambalang. Semua proyek ini, akan membuka mata masyarakat, dan itu tentunya berpotensi sangat mengganggu kepentingan penguasa di pemilu 2019.

D. Hutang untuk Infrastruktur.

Utang lagi utang lagi, lagi-lagi utang. Utang 2,5 tahun kepemimpinan Jokowi = 5 tahun SBY. SBY menggunakan utang dengan berimbang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tidak melulu untuk infrastruktur. Sekarang ini mengapa Jokowi sangat terobsesi dengan infrastruktur? Karena ada isu bahwa sponsor pilpres 2014 masih membutuhkan proyek-proyek mercusuar infrastruktur untuk pengembalian pengeluaran 2014 dan persiapan modal 2019. Silahkan isu ini diurai, siapa saja yang ikut dalam proyek besar infrastrukur. Di posisi Capres mana nanti 2019 mereka berdiri?

E. RUU Pemilu, Presidential Threshold 20℅?

Inilah salah satu strategi pamungkas untuk 2019. Dengan melanggar putusan MK karena dengan pileg pilpres serentak, maka kesetaraan partai-partai untuk mencalonkan diri sebagai Presiden perlu dipaksa dengan diubah menjadi PT 20/25 % oleh RUU yg tanggal 20 Juli ini disahkan. Tentu Jokowi berharap hanya berhadapan dengan satu calon saja, bahkan jika perlu cukup menjadi calon tunggal. Tidak perlu ada calon-calon lainnya yang mungkin memiliki kualitas di atas dirinya. Rasa takut kalah ini perlu disiasati dan diantisipasi dengan segala cara. Maka mari masyarakat, para Tokoh, para Mahasiswa, Media, seluruh elemen yang merupakan bagian integral dari demos itu sendiri, jangan kita menunggu di 2019, dari sekaranglah kita evaluasi kinerja dan niat licik penguasa, dengan tolak PT 20%. Mari kita perjuangkan dan dukung legislator yang perjuangkan PT 0 % sesuai Putusan MK.

 

*Pengurus DPP Partai Demokrat Bobby Batubara

Comments
Loading...
More in Opini
Anies Baswedan
Abah Seolah Penguasa, “Umi Yang Berkuasa”

Judul diatas itu adalah judul sebuah buku yg saya tulis beberapa tahun lalu dan masih relevan sampai hari ini. Setelah...

Rakernas Partai Demokrat
Rakernas Demokrat, Sebuah Rencana Kerja Membangun Harapan

Selamat datang kader Demokrat di kegiatan politik organisasi yang kita sebut Rakernas. Rapat Kerja Nasional merumuskan kerja-kerja politik partai Demokrat...

Close