Jokowi Resmikan 17 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di Pontianak

Pontianak – Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan 17 titik lokasi penyaluran pada program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/12). Dengan demikian, jumlah wilayah penyalur BBM satu harga yang sudah beroperasi tahun 2017 sebanyak 57 titik.

Terdapat 17 Lembaga Penyalur milik PT Pertamina (Persero) yang diresmikan, yakni : 4 SPBU di Provinsi Kepulauan Riau, 1 SPBU di Provinsi Jawa Timur, 2 SPBU di Provinsi Kalimantan Barat, 2 SPBU di Provinsi Kalimantan Timur, 1 SPBU di Provinsi Kalimantan Utara, 1 SPBU di Provinsi Sulawesi Tenggara, 1 SPBU di Provinsi Maluku Utara, 3 SPBU di Provinsi Papua, dan 1 SPBU di Provinsi Papua Barat.

Dalam peresmian 17 titik BBM Satu Harga itu juga turut hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Komisi VII DPR-RI Satya Widya Yudha, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fansrullah Asa, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2012 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ditugaskan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi di seluruh wilayah Indonesia.

Sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM No 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Penugasan secara Nasional, BPH Migas memiliki 5 tugas yaitu :
1. Menetapkan Badan Usaha (BU)
2. Menetapkan Kuota BBM
3. Melakukan Verifikasi kepada BU
4. Melakukan Pengawasan kepada BU
5. Memberikan sanksi kepada BU

Selain menjalankan amanat konstitusi, peresmian BBM Satu Harga kali ini menjadi bukti keseriusan BPH Migas bersama pemerintah dalam menyalurkan energi yang berkeadilan bagi masyarakat Indonesia di wilayah 3T. Hal ini juga sesuai dengan isi Sila ke lima Pancasila yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

BPH Migas dalam pengawasannya menginstruksikan kepada PT. Pertamina (persero) dan PT. AKR untuk tidak hanya menjaga harga BBM Satu harga (Solar dan Premium) tetapi harus menjamin ketersediaan dan menjamin distribusi BBM tersebut sehingga tepat sasaran dan tepat peruntukkan untuk masyarakat.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa saat ditemui dilapangan meminta kepada Badan Usaha baik PT. Pertamina (persero) maupun PT. AKR Corporindo Tbk serta masyarakat setempat juga koperasi sebagai lembaga penyalur dan tokoh masyarakat untuk turut menjaga pengelolaan BBM agar tidak menyimpang dan tepat pada sasaran.

Hal itu disampaikan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan SPBU Satu Harga di Pertamina Terminal BBM Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/12/2017).

Sebagaimana diketahui hingga saat ini sebanyak 57 Lembaga Penyalur yang sudah diresmikan pada tahun 2017, yaitu 54 SPBU milik PT. Pertamina (Persero) dan 3 SPBKB milik PT. AKR Corporindo Tbk.

Hal ini merupakan kado Akhir Tahun yang telah melampaui target pemerintah yang menargetkan 54 Lembaga Penyalur untuk Tahun 2017. Dengan demikian, pemerintah harapkan dengan hadirnya SPBU BBM Satu Harga tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong perekonomian masyarakat daerah.

Comments
Loading...
More in Ekonomi, Energi, Nasional
BPH Migas Awasi Ketersediaan BBM Di Sambas

Sambas-Tim monitor pengawal 1 harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan BPH migas mengadakan kunjungan menjelang natal 2017 dan tahun Baru...

BPH Migas Lakukan Pengawasan BBM Se Indonesia

Suasana Menjelang Natal dan Tahun Baru merupakan hal rawan dalam kebutuhan bahan bakar ditengah masyarakat dan merupakan momentum dimana suasana...

Close