Rakornas Kesatuan Pengelolaan Hutan Rumuskan 12 Program

“Rumusan yang akan diambil dalam pengembangan KPH ke depannya dapat menjadi acuan bagi setiap kementerian dan pemerintah provinsi melalui dinas-dinasnya sesuai kewenangan masing-masing.”

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan 12 rumusan dan tindak lanjut pada Rapat Koordinasi Nasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (Rakornas KPH) di Yogyakarta pada 24-25 Juli 2019.

Dalam mewujudkannya, KLHK akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan seluruh pemerintah provinsi melalui dinas yang menangani sektor kehutanan.

“Rumusan yang akan diambil dalam pengembangan KPH ke depannya dapat menjadi acuan bagi setiap kementerian dan pemerintah provinsi melalui dinas-dinasnya sesuai kewenangan masing-masing,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Djati Witjaksono Hadi melalui keterangan, Jumat (2/8).

Djati menjelaskan, 12 rumusan dan tindak lanjut pada Rakornas KPH adalah melakukan langkah-langkah integrasi pembangunan KPH ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meningkatkan eselonering Kepala KPH dari IIIB menjadi IIIA, identifikasi kebutuhan regulasi terkait Norma-Standar-Prosedur-Kriteria (NPSK) untuk menjadi acuan langkah/kegiatan KPH di lapangan, serta mempertegas dan memperjelas peran KPH sebagai organisasi tapak dalam pelaksanaan program dan kegiatan eselon I.

Ada pula rencana pembenahan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di wilayah KPH yang sudah memanfaatkan potensi hutan, peningkatan pemenuhan sumberdaya manusia KPH baik kompetensi maupun jumlahnya, sistem pencegahan kebakaran hutan, dan pengaturan secara konkret tata hubungan kerja KPH dan stakeholder di tingkat tapak.

Rumusan lainnya adalah penggunaan dana bagi hasil reboisasi untuk operasionalisasi KPH selain rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). KLHK juga mendorong pengaturan sarana-prasarana pendukung operasional pemanfaatan hutan di KPH melalui skema kerja sama, penerapan badan layanan umum daerah, serta penetapan Taman Hutan Raya.

Djati menambahkan, Kementerian Dalam Negeri juga memberikan dukungan terkait penyelesaian pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen, penguatan dan penataan kelembagaan KPH di daerah, pengembangan keuangan Unit Pelaksana Teknis Daerah, hingga sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan kebijakan KPH dalam pembangunan daerah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga memberikan dukungan dalam kebijakan penguatan dan kecukupan SDM yang kompeten melalui alokasi aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di KPH. “Sementara Dinas Kehutanan Provinsi mendukung agar menyelesaikan integrasi perencanaan, penyelesaian sarana dan prasarana serta dukungan manajemen KPH,” pungkas Djati.

Comments
Loading...
More in Ekonomi, Industri
Dorong Ekonomi Daerah, AFPI dan ASBANDA Gelar Fintech Fest 2019

Manado – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA) selenggarakan Fintech Festival 2019 untuk bersama-sama mendorong potensi...

Bidik Rp 5 Triliun dari IPEX, BTN: Suhu Politik Sudah Stabil

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. terus memacu kinerja bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perseroan. Kali ini, bank...

Close