Angkutan Online Vs Angkutan Plat Kuning

Permasalahan angkutan online yang terus-terusan berseteru dengan angkutan konvensional sebenarnya sudah saya perhatikan semenjak 2014 lalu. Ini merupakan kegagalan pemerintah yang paling besar di bidang transportasi, baik umum, massal, maupun privat.

Sebelum banyak berkomentar, mari kita perhatikan bagaimana transportasi umum bermula. Dulu waktu kita masih SD sering melihat film jadul di mana masyarakat desa menumpang mobil losbak (pick up) untuk ke daerah lain. Saya melihat, masyarakat melihat adanya kesempatan ini, sehingga banyak yang membeli mobil dan memodifikasi mobilnya sehingga seperti angkutan umum yang sekarang (rata2 minibus). Pemerintah sebagai pemegang otoritas akhirnya menerbitkan peraturan, bahwa angkutan berpenumpang harus memiliki izin tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai bentuk perhatian dan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Terbitlah surat “ini” dan “itu” yang membedakan antara kendaraan berpenumpang pribadi dan kendaraan berpenumpang umum. Mari kita abaikan kapal laut, pesawat, dan kereta, karena mereka memiliki jalur khusus dan regulasi tersendiri.

Hal ini berlaku juga untuk kendaraan taksi yang mengambil kesempatan sebagai kendaraan yang bisa ditumpangi berdasarkan permintaan pelanggan, sehingga hanya akan beroperasi ketika ada order dari penumpangnya. Melihat adanya ketimpangan karena sama-sama di bidang transportasi umum, akhirnya pemerintah memberlakukan juga aturan untuk taksi, bahwa taksi merupakan angkutan umum, namun bersifat privat.

Sampai di sini, banyak yang melihat bahwa mereka harus dihimpun oleh suatu korporasi ataupun koperasi, yang melindungi hak-hak penumpang sebagai konsumen angkutan umum, serta driver sebagai penyedia jasa transportasi. Maka dibuatlah koperasi semacam KOPAJA, MIKROLET, METRO MINI, KOANTAS BIMA, KWK, dan lain-lain. Mereka lah yang akhirnya mengatur jumlah angkutan umum beserta rute nya.

Rute dan jumlah angkuta umum diatur bersama pemerintah sebagai regulator perizinan dan bergantung pada beberapa indikator : kepadatan penumpang, tujuan, dan lebar jalan atas rute yang dilalui, dan ada juga beberapa indikator lainnya. Rute dan jumlah ini pun dirumuskan dengan penelitian, riset, travel demand, overlapping rute lain, dan lainnya. Mereka yang merumuskan ini pun para ahli di bidang transportasi.

Jadi, bukan hanya mengambil untung dari bidang Transportasi, tapi juga mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, dan keuntungan bagi masyarakat dan pelaku usaha transportasi.

Sedangkan taksi diatur tarif minimal dan sebagai wujud perlindungan bagi monopoli pasar, serta titik-titik pengambilan penumpang. Mau tau sumbernya? Silakan googling atau tanyakan pada Dishub setempat. Selain itu, pelaku usaha angkutan umum juga harus melengkapi izin “ini itu” hingga paling tidak tiga surat keterangan harus dibawa setiap kali jalan.

Per 2014 lalu, (atau bahkan 2011 sebenarnya sudah mulai muncul angkutan berbasis online, namun belum merebak seperti saat ini) angkutan online mulai banyak di Indonesia. Dari yang berkorporasi besar, multi nasional, atau bahkan yang startup mencari pangsa konsumer masing-masing seperti “only women.” Awal mula ketika angkutan ini merebak, terpintas dalam pemikiran saya : “Mengapa harus kendaraan privat yang hanya mampu menampung 1-2 penumpang saja?”

Setelah angkutan umum berbasis online (yang kita tahu angkutan privat, bukan mass transport) mulai menuai kontroversi karena ternyata sang korporasi sama sekali tidak menjamin apa-apa, hanya sekedar APLIKASI HP dan Helm bertuliskan nama korporasinya, mulailah saya beropini liar :

“Kenapa di kala macet yang makin menjadi, harus ditambah angkutan privat, pakai motor pula? Ojek saja ilegal? Jika memang itu untuk masyarakat umum, bagaimana taksi dan angkutan konvensional lainnya yang diberlakukan macam2 peraturan?”

Di antara peraturan untuk kendaraan berpenumpang : harus berplat kuning, ada izin rute, di luar rute harus ada izin LLAJ, PJR, dan paling utama : DISHUB. Ke mana regulasi DISHUB sebagai pemegang regulator perhubungan dan transportasi Indonesia? Ini opini saya di tahun 2014, atau sekitar 3 tahun yang lalu.

Juga, masih ingat di benak saya, kejadian beberapa tahun lalu di sekitar tempat tinggal saya dulu, sering ada ribut-ribut masalah “jatah” jam operasi angkutan umum dan tukang ojek setempat, angkot dianggap sudah “selesai” operasi setelah pukul 8 malam, dan harus sama sekali “tidak boleh beroperasi” setelah lewat pukul 9 malam, karena itu jatahnya tukang ojek mencari nafkah. KWK sebagai koperasi yang menangani rute yang bermasalah itu pun berusaha menyelesaikan konflik antar pencari nafkah “jalanan” itu, dan setelah perdebatan panjang serta perusakan2 yang terjadi, masalah bisa diadem-ademi tanpa campur tangan pemerintah daerah, hanya kepolisian setempat dan masing-masing pihak yang menandatangani perjanjian “pembagian jatah” itu. Ini terjadi jauh sebelum merebaknya angkutan “umum” (baca : privat) online di atas 2011-an.

Beberapa hal ini kemungkinan yang menjadi keresahan bagaimana pengemudi taksi dan angkutan umum lainnya. Mereka ditarget untuk “sewa kendaraan” dan memenuhi perut keluarga masing2. Kalau yang punya mobil atau koperasi angkutan, mereka dituntut untuk ganti oli, perawatan mesin, dan pembelian suku cadang jikalau sewaktu-waktu “alat” pencarian nafkah itu rusak. Sebab setiap 6 bulan harus memperbarui “IZIN KELAYAKAN” transportasi umum dari DISHUB, yang jika mesin cacat sedikit saja, izin tidak akan terbit. Keresahan itu diperparah karena penumpang kini lebih memilih kendaraan privat karena diyakini lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, dan lebih nyaman karena memang privat, tanpa embel-embel rute dan lain-lain.

Terlepas dari betapapun buruknya sifat dan sikap pengemudi angkutan umum (banyak yang saya temui), ini terjadi karena : (1) “SISTEM” perhubungan yang amburadul, (2) pemerintah yang tidak bertanggungjawab, (3) stakeholder yang “mengambil untung” sendiri, serta (4) “ketidakwarasan” masyarakat sebagai pengguna angkutan, dan sopir sebagai “driver” angkutan.

(1). Sistem yang amburadul dan (2) Pemerintah yang tidak bertanggungjawab.

Dishub dan Pemda sebagai regulator utama perhubungan di Indonesia serta pemerintahan yang sah, memegang peran penting dengan pengadaan, pembuat aturan, dan penjaga aturan itu sendiri. Namun, jika stakeholder-stakeholder di dalamnya masih “mengambil untung” sendiri (poin 3) dari “setoran” angkutan umum publik dan “tidak waras” (4) dalam membuat aturan, terlepas siapapun presiden yang menjabat akan sulit mengubah sistem kemasyarakatan secara umum. Lihat saja bagaimana mudahnya transportasi umum yang digunakan negara-negara asia lainnya, mereka membuat sistem yang layak dan memanusiakan manusia, karena mereka sadar, bahwa yang mereka angkut adalah manusia. Saat ini sistem masih berpihak pada yang bayar, lihat bagaimana mudahnya pungli kita temukan di berbagai sektor, terutama perhubungan. Ga percaya? coba aja pake angkot, mereka bayar dishub dan “timer” sah koperasi maupun timer preman perempatan, timer preman setasiun, timer preman sekolahan, timer preman terminal. Belum lagi “pak ogah” di puteran jalan yang sekarang mintanya bukan “cepek dulu” tapi “dua rebu.”

Selain itu, Ojek (bukan online) dan Bentor (Becak Motor) di sebagian daerah yang sudah hadir sejak dulu, juga tidak pernah di regulasi oleh pemerintah dan kepolisian. Sehingga, bisa dikatakan bahwa ojek sebagai transportasi umum berstatus “Ilegal” karena tidak diatur dalam perda manapun (sebelum akhirnya 2016 lalu dengan desakan presiden akhirnya diterbitkan aturan khusus mengenai transportasi online, meski terus direvisi.)

(3) Stakeholder yang mengambil untung sendiri

Pungli, ini yang paing sering kita temukan pada stakeholder terkait pengatur regulasi angkutan umum. Untuk satu angkutan umum, kurang lebih seperti ini persyaratannya :

  1. STNK untuk nomor kendaraan berplat Kuning
  2. Surat Izin Usaha untuk yang punya kendaraan
  3. Plat emas/ plat kuning kecil di depan plat kendaraan.
  4. Surat Izin kelayakan yang ditempel di kaca untuk minibus atau samping belakang untuk pickup
  5. Kartu KIR
  6. Uji Kelayakan untuk mendapatkan izin kelayakan di poin d setiap 6 bulan sekali, yang antrinya sampe 4-5 hari, bahkan untuk pendaftarannya perlu sampai 1-2 bulan sebelumnya.
  7. Kartu Identitas pengemudi
  8. Seragam pengemudi

Di masing-masing aturan yang harus ada itu, pungli hampir selalu ada. Atau, meski namanya bukan pungli, ada “uang terima kasih” yang diberikan karena mereka telah membantu proses agar lebih cepat.

Melihat banyaknya perizinan yang harus diterbitkan untuk satu kendaraan umum, dan banyaknya pintu yang harus dilalui, semakin memperlebar celah-celah pungli. Di sini, saya beropini, pantas saja mereka sopir dan pengusaha angkutan umum resah dengan adanya transportasi umum (privat) yang mengambil konsumen pengguna transportasi umum, tanpa harus mengikuti kewajiban-kewajiban yang harus mereka lewati sebelum dapat mengambil penumpang.

(4) “Ketidakwarasan” penumpang dan sopir di jalan raya.

Tentang “ketidakwarasan” sopir, Anda sudah bisa menilai sendiri, dan masing-masing punya pengalaman yang berbeda, namun kurang lebih sama opininya : “Supir Angkot ngetem sembarangan sehingga bikin macet dan penumpang lama sampai ke tempat tujuan.”

Yang harus kita tahu, bagaimana bisa penumpang angkutan umum dikatakan “tidak waras?”

Pengalaman saya selama 7 tahun bolak-balik melalui kampung rambutan, pasar rebo, hingga lebak bulus, saya banyak menemui penumpang yang menunggu angkutan umum tidak pada tempatnya. Dulu, pernah terpikir oleh saya : “Ini Terminal Pasar Rebo.” Sebab lebih banyak yang menunggu angkutan umum di perempatan Pasar Rebo dibanding Terminal Kampung Rambutan. Beruntung saat ini sudah ada Trans Jakarta yang membantu memecah masalah itu.

Selama ini, penumpang angkutan umum lah sebenarnya biang kemacetan yang mengakibatkan berhentinya angkutan umum di sembarang tempat. Sadar atau tidak, penumpang tidak selalu memberhentikan kendaraan di halte atau tempat pemberhentian yang semestinya. Begitu pun ketika turun. Pernah suatu ketika saya berada di perempatan pasar rebo, beberapa bis dan minibus angkot ditilang karena menurunkan/ menaikkan penumpang. Meski begitu, polisi tidak mengimbau kepada masyarakat untuk menuju halte/ terminal. Ironi.

Kalau supir menurunkan penumpang lewat jauh dari perempatan, si penumpang menggerutu. Hal ini tentunya tidak begitu bermasalah. Namun ketika si supir tidak menaikkan penumpang? Mereka tidak bisa mendapatkan uang. Hal ini yang menjadi masalah. Sekali, dua kali, di satu titik itu penumpang banyak yang naik.

Hal ini menjadi patokan bagi si supir “Di tempat ini, saya bisa dapat banyak penumpang.” Di mana hal yang seharusnya terjadi untuk penumpang: “Saya harus menuju suatu tempat (halte/ terminal) agar dapat menumpang kendaraan umum.”

Di Korea, sudah jamak bagi semua masyarakatnya yang menggunakan bus / minibus menunggu di halte. Sehingga angkutan berhenti di sembarang tempat karena penumpang tidak ada yang di pinggir jalan.

Memang, masyarakat Jakarta harus dipaksa. Dipaksa untuk taat aturan. Namun, yang ada di benak supir angkutan umum itu tentu berbeda dengan Anda yang mendapatkan pendidikan lebih dan bisa berpikir rasional. Bagi mereka, taat aturan berhenti di terminal atau halte, berarti tidak akan mendapatkan uang karena hampir tidak ada penumpang di sana, masyarakat lebih banyak menunggu dan turun langsung di depan gerbang rumah, depan gang/ jalan rumahnya, perempatan, pertigaan, depan ruko, dan lain sebagainya yang dapat dengan mudah kita temui jika ikut naik angkutan umum. Tidak ada uang bagi mereka berarti tidak makan. Ditambah lagi angkutan privat yang makin marak.

Mari berpikir lebih jauh, mari berpikir lebih global. Solusi apa yang terbaik untuk transportasi umum massal kita (bukan privat), yang tentunya harus didukung oleh semua kalangan masyarakat.

facebook.com/amzarfa/posts/10202916360387862

http://hubdat.dephub.go.id/peraturan-pemerintah/1678-peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-74-tahun-2014-tentang-angkutan-jalan

https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan_kota

http://ntmcpolri.info/home/korlantas-polri-kaji-aspek-legalitas-dan-kelayakan-ojek-serta-bentor/

http://www.dishubkominfo.tegalkab.go.id/perizinan-angkutan-penumpang-umum-dan-angkutan-barang

http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170317161707-384-200922/grab-uber-gojek-protes-revisi-aturan-taksi-online/

Comments
Loading...
More in Opini
Lucky Bayu Purnomo
Logika Transaksi, Sinyal Pasar dan Strategi Trading

Bagaimana melakukan transaksi ? Apa peran sinyal pasar berdasarkan riset pasar modal ? Bagaimana strategi transaksi ? Pertanyaan tersebut adalah...

Close